Topik GoodGovernance

Berita

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Berita | Ekonomi | Kebijakan Publik | Nasional | Opini | Pembangunan | Reformasi | Rabu, 5 November 2025 - 19:27

Rabu, 5 November 2025 - 19:27

Jakarta, Majalahjakarta.com – Nusantara Centre dengan dukungan sponsor utama PT Genta Niaga Wijaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rancangan Undang-Undang Perekonomian Nasional” di…

Artikel

Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”

Artikel | Birokrasi | Hukum | Kebijakan Publik | Reformasi | Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Jakarta, Majalahjakarta.com – Pernyataan bahwa PPK Kemayoran “di mata hukum publik tidak ada yang bisa sentuh” bukan sekadar kekeliruan terminologis – ia mencerminkan problem…

Berita

Polda Sumut Pastikan Dugaan Korupsi di Pemkab Simalungun Tetap Berjalan, OPD Serahkan Kuasa ke Kejaksaan Negeri

Berita | Daerah | Hukum | Korupsi | Polri | Kamis, 30 Oktober 2025 - 14:40

Kamis, 30 Oktober 2025 - 14:40

Medan, Majalahjakarta.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara memastikan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun masih…

News

Somasi Hukum untuk PPKKemayoran: Krisis Etika Administrasi dan Sengkarut Kewenangan di Tanah Kemayoran

News | Pelayanan Publik | Pemerintah | Transparansi Publik | Trending Topik | Kamis, 30 Oktober 2025 - 07:00

Kamis, 30 Oktober 2025 - 07:00

Jakarta, Majalahjakarta.com – Polemik antara warga Kemayoran dan manajemen Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) kembali mencuat. Firma hukum Gerai Hukum ART & Rekan melayangkan…

Birokrasi

BPJS Gagal Lindungi Pekerja: Advokat Daniel Minggu Desak Pencopotan Dirut karena Dugaan Pelanggaran Sistemik

Birokrasi | Hukum | Keadilan | Korupsi | Nasional | Pemerintah | Reformasi | Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:21

Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:21

Jakarta, Majalahjakarta.com – Desakan untuk menata ulang tata kelola BPJS Ketenagakerjaan kembali mencuat. Advokat senior Daniel Minggu, S.H., secara terbuka meminta pemerintah melalui Wakil…

Berita

Revitalisasi Alun-Alun Musi Rawas: Ketika Ruang Publik Dipoles, Transparansi Justru Memudar

Berita | Daerah | Infrastruktur | Pembangunan | Pemerintah | Transparansi Publik | Rabu, 29 Oktober 2025 - 13:40

Rabu, 29 Oktober 2025 - 13:40

Musi Rawas, Majalahjakarta.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menjadi sorotan publik setelah proyek revitalisasi Alun-Alun Taman Beragam yang bernilai hampir Rp3,9 miliar viral…

Berita

Sidak Pertalite Gresik: Ketika Polisi Bergerak Lebih Cepat dari Birokrasi Energi

Berita | Birokrasi | Daerah | Ekonomi | Hukum | Polri | Transparansi Publik | Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:52

Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:52

Gresik, Majalahjakarta.com – Di tengah meningkatnya keresahan publik soal dugaan bahan bakar tercampur air di sejumlah SPBU, Polres Gresik bergerak cepat, bahkan lebih cepat…

Ekonomi

Ketika BLU Lupa Diri: Antara Pelayan Publik dan Penguasa Kawasan

Ekonomi | Hukum | kepastian hukum | Nasional | Pemerintah | Politik | Publik | Senin, 27 Oktober 2025 - 16:45

Senin, 27 Oktober 2025 - 16:45

Jakarta, Majalahjakarta.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal (PPNT), lembaga yang berfokus pada advokasi kebijakan publik, menyoroti aspek penting dalam tata kelola…

Artikel

Dewan Kota DKJ: Diakui Hukum, Dipinggirkan Demokrasi

Artikel | Demokrasi | Hukum | Pemerintah | Politik | Reformasi | Minggu, 26 Oktober 2025 - 16:36

Minggu, 26 Oktober 2025 - 16:36

Jakarta, Majalahjakarta.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal yang fokus pada advokasi kebijakan publik menilai bahwa dalam perspektif hukum publik, perubahan status…

Analisis

DKJ dan Bayang-Bayang Sentralisasi: Wali Kota Tanpa Otonomi, Pelayan Tanpa Kuasa?

Analisis | Artikel | Hukum | Nasional | Pemerintah | Politik | Reformasi | Minggu, 26 Oktober 2025 - 14:51

Minggu, 26 Oktober 2025 - 14:51

Jakarta, Majalahjakarta.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal (PPNT) Jakarta, sebagai lembaga yang berfokus pada advokasi kebijakan publik, menilai bahwa perubahan status…