Topik KebijakanPublik

Berita

Redenominasi Rupiah: Solusi Atau Bencana Tersembunyi

Berita | Ekonomi | Kebijakan Publik | Opini | Trending Topik | Sabtu, 8 November 2025 - 19:51

Sabtu, 8 November 2025 - 19:51

Jakarta, Majalahjakarta.com – Rencana redenominasi rupiah yang ramai dibahas belakangan menimbulkan dua respons bertolak belakang: ada yang menyambut karena menyederhanakan transaksi dan simbol kebangsaan,…

Berita

Beton di Atas Nurani: Ketika Pembangunan Kota Menyingkirkan Warganya Sendiri

Berita | Infrastruktur | Kebijakan Publik | Opini | Pembangunan | Jumat, 7 November 2025 - 18:33

Jumat, 7 November 2025 - 18:33

Fhoto: MetroTV Jakarta Utara, Majalahjakarta.com – Di tengah gempita pembangunan infrastruktur yang dijadikan simbol kemajuan nasional, muncul potret lain yang lebih getir: keterpinggiran warga…

Hukum

HAKAN Dorong Reformasi UU Kewarganegaraan: Perlindungan Hukum untuk Perkawinan Campuran dan Diaspora Indonesia

Hukum | Keadilan | Kebijakan Publik | Nasional | Reformasi | Jumat, 7 November 2025 - 16:39

Jumat, 7 November 2025 - 16:39

Jakarta, Majalahjakarta.com – Forum Group Discussion bertema “Masa Depan Kebangsaan dan Keindonesiaan: Regulasi Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Harapan Keluarga Antar Negara…

Berita

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Berita | Ekonomi | Kebijakan Publik | Nasional | Opini | Pembangunan | Reformasi | Rabu, 5 November 2025 - 19:27

Rabu, 5 November 2025 - 19:27

Jakarta, Majalahjakarta.com – Nusantara Centre dengan dukungan sponsor utama PT Genta Niaga Wijaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rancangan Undang-Undang Perekonomian Nasional” di…

Artikel

Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”

Artikel | Birokrasi | Hukum | Kebijakan Publik | Reformasi | Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Jakarta, Majalahjakarta.com – Pernyataan bahwa PPK Kemayoran “di mata hukum publik tidak ada yang bisa sentuh” bukan sekadar kekeliruan terminologis – ia mencerminkan problem…

DKJ

Status DKI Berubah Menjadi DKJ Arah Kebijakan Hukum Publik Jakarta Utara

DKJ | Investasi | Jabodetabek | Kebijakan Publik | Pelayanan Publik | Reformasi | Tata Kelola Daerah | Selasa, 4 November 2025 - 12:10

Selasa, 4 November 2025 - 12:10

Jakarta, Majalahjakarta.com – Perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024…

Ekonomi

Kebijakan Pelabuhan Dimata Hukum DKJ Di Jakarta Utara

Ekonomi | Fiskal | Hukum | Kebijakan Publik | Nasional | Politik | Transparansi Kebijakan | Selasa, 4 November 2025 - 11:32

Selasa, 4 November 2025 - 11:32

Jakarta, Majalahjakarta.com – Di tengah dinamika perubahan tata kelola daerah, arah kebijakan pelabuhan di Jakarta Utara, terutama Pelabuhan Tanjung Priok, kini berada dalam persimpangan…

Artikel

Politik Hukum Dalam Regulasi Kebijakan Dimata Hukum Publik

Artikel | Edukasi | Hukum | Keadilan Sosial | Kebijakan Publik | Reformasi | Selasa, 4 November 2025 - 10:53

Selasa, 4 November 2025 - 10:53

Jakarta, Majalahjakarta.com – Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan publik seharusnya tidak hanya diukur dari kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga dari arah…

Digital

TKA Perdana: Ujian Sistem, Bukan Hanya Siswa

Digital | Edukasi | Keadilan | Kebijakan Publik | Opini | Pendidikan | Reformasi | Senin, 3 November 2025 - 14:21

Senin, 3 November 2025 - 14:21

Jakarta, Majalahjakarta.com – Hari pertama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA/MA/SMK di seluruh Indonesia menjadi ajang ujian bukan hanya bagi peserta didik,…

Ekonomi

Tito Karnavian Desak Pemda Gerak Cepat: Petakan Lahan Negara untuk Kopdeskel Merah Putih

Ekonomi | Kebijakan Publik | Koperasi | Nasional | Pembangunan | Pemerintah | Reformasi | Sabtu, 1 November 2025 - 14:58

Sabtu, 1 November 2025 - 14:58

Jakarta, Majalahjakarta.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pendataan aset lahan milik negara yang dapat…