Menyentuh 35.000 UMKM, Ulfa Bone Puji KPP sebagai Program Pro-Rakyat Presiden Prabowo

- Penulis

Selasa, 4 November 2025 - 08:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Cibinong, Bogor, Majalahjakarta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan inisiatif strategis melalui Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan ini digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (3/11).

Program KPP hadir bukan semata untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau, melainkan juga menjadi instrumen berdampak tinggi (high-impact program) yang menstimulasi sektor riil. Sasaran program bersifat inklusif, meliputi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, serta pelaku dalam rantai pasok industri konstruksi-UMKM, pengusaha toko bangunan, kontraktor, pengembang, hingga lembaga perbankan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran Menteri Maruarar Sirait dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Ia menyebut KPP sebagai bagian integral dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang merata.

Dukungan serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat dan relawan Prabowo, Andi Ulfa Umar, atau yang dikenal sebagai Ulfa Bone-seorang artis, penyanyi, pemain sinetron, sekaligus konsultan kesehatan. Ia menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam acara tersebut.

Baca Juga:  Khrisna Kusumo Pambudhi, S.E. Manajemen Risiko Memiliki Peran Yang Semakin Krusial Dalam Menghadapi Ketidakpastian Dimasa Yang Akan Datang

“Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat Bogor, khususnya para pelaku UMKM. KPP menawarkan skema modal usaha, renovasi, dan kredit perumahan dengan bunga super ringan dan terjangkau,” ujar Ulfa Bone.

Ulfa menilai, KPP memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Dengan potensi menyentuh lebih dari 35.000 UMKM di Kabupaten Bogor, program ini diyakini mampu menggerakkan lebih dari 177 subsektor industri pendukung-mulai dari bahan baku, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia berharap sosialisasi KPP dapat dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan agar manfaatnya menjangkau masyarakat menengah ke bawah.

“Masyarakat Bogor menantikan program-program yang benar-benar pro-rakyat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tambahnya.

Melalui pelaksanaan sosialisasi KPP ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, dinamis, dan berkelanjutan. (R. Hidayat)

Berita Terkait

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”
Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara
Pertumbuhan 5 Persen, Tapi Siapa yang Untung?
Marak Debitur Dijerat Pasal Penggelapan Objek Fidusia, Pakar Hukum: “Jangan Campur Urusan Perdata dengan Pidana”
Pengamat Hukum Didi Sungkono: Pemimpin yang Ditolak Rakyat Sebaiknya Mundur Secara Ksatria
UIN Jakarta Kucurkan Rp2,85 Miliar Beasiswa untuk Dosen dan Tendik: Dorong Kualitas SDM dan Layanan Kampus
Apel Pagi di Lapas Banda Aceh: Momentum Disiplin dan Apresiasi Pegawai Teladan
Berita ini 9 kali dibaca
3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”

Rabu, 5 November 2025 - 17:56

Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara

Selasa, 4 November 2025 - 16:56

Pengamat Hukum Didi Sungkono: Pemimpin yang Ditolak Rakyat Sebaiknya Mundur Secara Ksatria

Selasa, 4 November 2025 - 16:11

Apel Pagi di Lapas Banda Aceh: Momentum Disiplin dan Apresiasi Pegawai Teladan

Selasa, 4 November 2025 - 15:54

Jakarta Jadi Kota Kedua Terbanyak Pembeli Jersey Persib

Selasa, 4 November 2025 - 12:10

Status DKI Berubah Menjadi DKJ Arah Kebijakan Hukum Publik Jakarta Utara

Selasa, 4 November 2025 - 11:32

Kebijakan Pelabuhan Dimata Hukum DKJ Di Jakarta Utara

Selasa, 4 November 2025 - 10:53

Politik Hukum Dalam Regulasi Kebijakan Dimata Hukum Publik

Berita Terbaru

Berita

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Rabu, 5 Nov 2025 - 19:27

Berita

Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:56

Berita

Pertumbuhan 5 Persen, Tapi Siapa yang Untung?

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:41

Kebangsaan

Pahlawan atau Pengampunan Politik yang Tertunda

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:24

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x