Diduga Pemain Lama, Dua Pengendali Lapak Solar Ilegal di Bojonegoro Kini Diburu Polisi

- Penulis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 05:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Bojonegoro, Majalahjakarta.com – Aksi tegas aparat penegak hukum kembali menekan aktivitas mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bojonegoro.

Setelah maraknya pemberitaan dari berbagai media, dua lokasi penimbunan solar bersubsidi yang berada di Kecamatan Dander dan Kalitidu kini tampak sepi.

Dua gudang yang sebelumnya diduga menjadi tempat penimbunan BBM subsidi itu diketahui masing-masing dikendalikan oleh dua orang berinisial YT di wilayah Dander dan KK di wilayah Kalitidu. Keduanya disebut-sebut sebagai pemain lama dalam bisnis ilegal yang merugikan negara dan masyarakat kecil tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, setelah ramai diberitakan, aktivitas di dua lokasi itu mendadak berhenti total. Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro langsung turun tangan melakukan penyelidikan lapangan.

“Kami sudah melakukan pengecekan di dua lokasi yang disebutkan, baik di Dander maupun Kalitidu. Saat kami datangi, tidak ditemukan aktivitas apa pun,”
ujar Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, melalui Kanit Tipidter Satreskrim Polres Bojonegoro, Ipda Michel Manansi, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga:  Menyentuh 35.000 UMKM, Ulfa Bone Puji KPP sebagai Program Pro-Rakyat Presiden Prabowo

Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan tidak akan tinggal diam. Pengawasan dan pemantauan terus dilakukan terhadap para pelaku yang diduga masih beroperasi secara berpindah tempat.

“Nggak ada aktivitas apa pun di sana, Mas. Kami sudah beberapa kali cek, tapi memang kosong. Meski begitu, kami tetap memantau pergerakannya,” tambah Ipda Michel.

Sementara itu, sumber terpercaya dari tim media menyebutkan bahwa meskipun gudang lama telah tutup, YT dan KK belum benar-benar berhenti dari praktik penyelewengan solar bersubsidi.

Diduga, keduanya tengah mencari lokasi baru untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya di sejumlah SPBU wilayah Bojonegoro.

“Mereka pindah tempat di Dander, malam ini dapat info,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Tim media bersama aparat kepolisian masih terus berkoordinasi untuk memastikan jaringan mafia BBM bersubsidi ini benar-benar diberantas hingga ke akar.

Langkah cepat jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro dalam menindaklanjuti laporan publik dan sorotan media diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku lain agar menghentikan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. (Redho)

Berita Terkait

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”
Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara
Pertumbuhan 5 Persen, Tapi Siapa yang Untung?
Marak Debitur Dijerat Pasal Penggelapan Objek Fidusia, Pakar Hukum: “Jangan Campur Urusan Perdata dengan Pidana”
Pengamat Hukum Didi Sungkono: Pemimpin yang Ditolak Rakyat Sebaiknya Mundur Secara Ksatria
UIN Jakarta Kucurkan Rp2,85 Miliar Beasiswa untuk Dosen dan Tendik: Dorong Kualitas SDM dan Layanan Kampus
Apel Pagi di Lapas Banda Aceh: Momentum Disiplin dan Apresiasi Pegawai Teladan
Berita ini 10 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Rabu, 5 November 2025 - 19:03

Mengurai Mitos Kebal Hukum: Ketika Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Dikatakan “Tak Tersentuh”

Rabu, 5 November 2025 - 17:56

Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara

Selasa, 4 November 2025 - 16:56

Pengamat Hukum Didi Sungkono: Pemimpin yang Ditolak Rakyat Sebaiknya Mundur Secara Ksatria

Selasa, 4 November 2025 - 16:11

Apel Pagi di Lapas Banda Aceh: Momentum Disiplin dan Apresiasi Pegawai Teladan

Selasa, 4 November 2025 - 15:54

Jakarta Jadi Kota Kedua Terbanyak Pembeli Jersey Persib

Selasa, 4 November 2025 - 12:10

Status DKI Berubah Menjadi DKJ Arah Kebijakan Hukum Publik Jakarta Utara

Selasa, 4 November 2025 - 11:32

Kebijakan Pelabuhan Dimata Hukum DKJ Di Jakarta Utara

Selasa, 4 November 2025 - 10:53

Politik Hukum Dalam Regulasi Kebijakan Dimata Hukum Publik

Berita Terbaru

Berita

Darurat Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Rabu, 5 Nov 2025 - 19:27

Berita

Rampas Uang, Tutup Mata Korupsi Negara

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:56

Berita

Pertumbuhan 5 Persen, Tapi Siapa yang Untung?

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:41

Kebangsaan

Pahlawan atau Pengampunan Politik yang Tertunda

Rabu, 5 Nov 2025 - 17:24

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x