Wali Kota Depok Jadi Kepala Daerah Pertama Lapor SPT PPh 2022

oleh

Kota Depok menjadi wilayah pertama yang menggelar pekan panutan di Kanwil DJP Jawa Barat III

MAJALAH JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III, Muhammad Ismiransyah M. Zain mendampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi daring e-filing, Selasa (08/03/22). Dalam kesempatan tersebut, dirinya memuji Wali Kota Depok Mohammad Idris karena merupakan kepala daerah wajib pajak (WP) yang taat dalam pelaporan pajak.

“Alhamdulillah dan juga setahu saya setelah Bapak Presiden Joko Widodo Jumat kemarin, sekarang Wali Kota Depok jadi kepala daerah yang pertama di wilayah Jawa Barat (Jabar),” katanya.

Menurutnya, jika pimpinan di Kota Depok sudah menunaikan kewajibannya melaporkan SPT PPh, tentu rakyat harus mengikuti pemimpinannya yang baik ini. Yaitu memasukkan SPT untuk warga yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Terima kasih kepada jajaran Forkompimda dan pimpinan Perangkat Daerah (PD) Kota Depok yang juga telah melaporkan SPT. Kegiatan ini sebagai contoh dan panutan bagi seluruh wajib pajak khususnya Kota Depok,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, Kota Depok menjadi wilayah pertama yang menggelar pekan panutan di Kanwil DJP Jawa Barat III, setelah Jumat (04/03) Presiden Jokowi juga telah melaporkan SPT.

Lanjut dia, diharapkan penerimaan di Depok akan semakin meningkat, sebab penerimaan pajak Kota Depok sama dengan nasional sekitar 85 persen.

Berdasarkan data hingga 7 Maret 2022, sebanyak 4.637.956 WP di Indonesia sudah lapor SPT. Untuk WP se-Kota Depok yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis dan KPP Pratama Depok Sawangan ada 45.475 SPT yang sudah dilaporkan.

“Total penerimaan pajak pusat di Kota Depok tahun 2021 sebesar Rp1,97 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak di tahun 2022 untuk Kota Depok sebesar Rp1,73 triliun,” ujarnya.

“Pajak yang dibayarkan digunakan untuk mendukung program pembangunan, pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan. Termasuk program vaksinasi,” tandasnya. []