Komisi D DPRD Kota Depok Soroti Masalah Infrastruktur dan Kesehatan Masyarakat

oleh
Majalah Jakarta Komisi D Dprd Kota Depok Soroti Masalah Infrastruktur Dan Kesehatan Masyarakat

MAJALAH JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil rapat Rencana Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 Dan Rumusan Pokok-pokok pada Rabu, 15 Juni 2022.

Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supriatni, S.Ag,. MM menyampaikan DPRD sebagai wakil rakyat sangat berharap agar perencanaan pembangunan selamanya disusun melalui mekanisme sebagaimana sudah diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selamanya sesuai kehendak rakyat dan mengedepankan mekanisme bottom up planning dan didasarkan pelaksanaannya pada azas transparansi dan partisipatif,”paparnya.

Kami selaku Komisi D DPRD Kota Depok memandang prioritas pembangunan seperti bidang kesehatan, penanganan stunting, bidang pendidikan, pendataan penduduk, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat meliputi pemuda olahraga dan kebudayaan, ketenagakerjaan, sosial akan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat persoalan yang dihadapi begitu kompleks.

“Terhadap permasalahan ini agar selalu menjadi bahan penyusunan perencanaan dengan tidak mengesampingkan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 ini,”tambahnya.

Secara umum dapat disampaikan dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur Pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan dasar infrastuktur yang sudah ada dan lebih memadai.

“Realitas lapangan saat ini menujukkan bahwa kita bisa melihat dan masih cukup banyak pelayanan dasar yang belum menyentuh kepada sasaran, kondisi masyarakat kita masih sangat rapuh dan sepenuhnya belum mandiri, setidaknya masih banyak warga masyarakat kita yang masih dikelompokkan kepada keluarga pra sejahtera,” paparnya.

Berikut laporan lengkap Komisi D DPRD Kota Depok pada rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2022:

SAMBUTAN KOMISI D DPRD KOTA DEPOK PADA RAPAT PARIPURNA
MASA SIDANG KEDUA TAHUN SIDANG 2022 DALAM RANGKA PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN
KOMISI D DPRD KOTA DEPOK ATAS RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022
RABU, 15 JUNI 2022

Bismillahirrohmanirohim, Assalamu’aikum Wr. Wb
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yth. Saudara Wali Kota Depok
Yth. Saudara Wakil Wali Kota Depok
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok Yth. Forkopimda Kota Depok
Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok beserta para Kepala Perangkat Daerah Yth. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok Yth. Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Alim Ulama di Kota Depok Yth. Rekan-rekan Pimpinan Organisasi, rekan-rekan pers yang berbahagia.

Bapak/Ibu/Saudara serta hadirin yang kami hormati,

Puji dan Syukur kehadirat Alllah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya juga kita dapat melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2022 dalam rangka penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan Tahun 2022 dalam Lindungan Allah SWT, Aamin. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, kerabat serta para pengikutnya sampai akhir jaman.

Bapak/Ibu/Saudara serta hadirin yang kami hormati,

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan Tahun 2022, setidaknya terdapat beberapa pokok-pokok pikiran. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai wakil rakyat sangat berharap agar perencanaan pembangunan selamanya disusun melalui mekanisme sebagaimana sudah diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selamanya sesuai kehendak rakyat dan mengedepankan mekanisme bottom up planning dan didasarkan pelaksanaannya pada azas transparansi dan partisipatif.

Bahwasanya kami selaku Komisi D DPRD Kota Depok memandang prioritas pembangunan seperti bidang kesehatan, penanganan stunting, bidang pendidikan, pendataan penduduk, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat meliputi pemuda olahraga dan kebudayaan, ketenagakerjaan, sosial akan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat persoalan yang dihadapi begitu kompleks. Oleh karena itu, terhadap permasalahan ini agar selalu menjadi bahan penyusunan perencanaan dengan tidak mengesampingkan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 ini.

Secara umum dapat disampaikan dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur Pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan dasar infrastuktur yang sudah ada dan lebih memadai. Realitas lapangan saat ini menujukkan bahwa kita bisa melihat dan masih cukup banyak pelayanan dasar yang belum menyentuh kepada sasaran, kondisi masyarakat kita masih sangat rapuh dan sepenuhnya belum mandiri, setidaknya masih banyak warga masyarakat kita yang masih dikelompokkan kepada keluarga pra sejahtera. Pentingnya bantuan modal usaha dan bantuan penunjang baik di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dengan harapan bisa mendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat, mengingat dalam situasi pasca pandemi saat ini banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian, kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan.

Bapak/Ibu/Saudara serta hadirin yang kami hormati,

Adapun pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota khususnya diinternal Komisi D DPRD Kota Depok agar selalu mengingatkan bahwa usulan-usulan kegiatan tersebut perlu menjadi prioritas untuk dianggarkan baik melalui APBD perubahan Tahun 2022. Sehingga itu, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi disetiap perangkat kerja Pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan terarah. Dengan begitu, seluruh bentuk penyampaian dan kritik setidaknya bisa menjadi catatan penting melalui mekanisme penyampaian kami melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan Tahun 2022 yang sudah disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perlu kami uraikan lebih lanjut, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan TAHUN 2022, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kota Depok, isu-isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini yang mana hasil pelaksanaan reses Anggota Komisi D DPRD dan sesuai hasil rapat kerja dengan Perangkat Daerah dan terhadap apa yang sudah diaspirasikan masyarakat kepada kami, agar supaya bisa ditindaklanjuti melalui serangkaian program kerja yang sudah disetujui bersama.

Di dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana menjadi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang juga wajib diakomodasi dalam perencanaan pembangunan karena merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban anggota DPRD adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, rapat dengar pendapat, rapat kerja dan reses, kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi tersebut berupa perwakilan usulan masyarakat melalui DPRD Kabupaten/Kota yang terangkum ke dalam seluruh urusan Kewenangan Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dan sesuai Pasal 48, Komisi mempunyai tugas dan wewenang: a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam Pasal 54 huruf a, disebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bapak/Ibu/Saudara serta hadirin yang kami hormati,
Kemudian berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan didalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwasanya kami Komisi D DPRD Kota Depok, diperintahkan untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok- pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan, dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa salah satu tugas komisi dalam penyusunan anggaran adalah merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan tugas masing-masing komisi. Dan dilanjutkan pada ayat (4) disebutkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD yang dihimpun dan disampaikan oleh masing-masing fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Mekanisme inilah yang selama ini sudah kami tempuh dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami sebagai alat kelengkapan dewan pada DPRD Kota Depok.

Berikut saya sampaikan pokok-pokok pikiran Komisi D DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan TAHUN 2022 yang telah dihasilkan, yaitu :

Bidang Pendidikan

⦁ Mendorong peningkatan program kegiatan PAUD secara bertahap.

⦁ Pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok dalam setiap sosialisasi kurikulum sekolah dan pembahasan PPDB.
⦁ Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan termasuk perpustakaan sekolah, laboratorium, komputer, infocus dan sarana prasarana lainnya sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.
⦁ Perlunya bantuan untuk warga yang tidak mampu dalam permasalahan biaya sekolah dan juga diperlukan sekolah gratis di sekolah negeri Kota Depok.

Bidang Kesehatan

⦁ Mendorong RSUD ASA menjadi BLUD
⦁ Peningkatan strategi jaminan kesehatan
⦁ Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi bantuan sosial kesehatan
⦁ Perpanjangan jumlah hari layanan jaminan kesehatan
⦁ Transparansi rekruitmen tenaga kerja RSUD ASA dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
⦁ Peningkatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu pada setiap rumah sakit di Depok.
⦁ Peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD ASA
⦁ Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi program kegiatan seluruh rumah sakit di Kota Depok.
⦁ Setiap rumah sakit swasta di kota Depok agar menyediakan layanan BPJS Kesehatan.
⦁ Peningkatan rapat koordinasi gabungan dalam membuat komitmen dengan setiap direktur rumah sakit dan poliklinik serta kepala Puskesmas di Kota Depok.
⦁ Pengawasan terpadu (peninjauan lapangan) Komisi D DPRD Kota Depok bersama Dinas Kesehatan terkait tarif praktek kerja lapangan siswa/i di Puskesmas.
⦁ Perangkat daerah leading sektor Komisi D agar mengangarkan kegiatan rapat kerja bersama Komisi D terkait kesejahteraan masyarakat Kota Depok.
⦁ Transparansi penerimaan dan pengguna dana kapitasi setiap puskesmas (catatan yang perlu mendapat perhatian).
⦁ Pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait dalam setiap kunjungan kerjqa Komisi D DPRD Kota Depok.
⦁ Penambahan tenaga kerja di RSUD ASA (Anugerah Sehat Afiat)

Bidang Ketenagakerjaan

⦁ Pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok dalam kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok (Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi)
⦁ Penambahan 6 titik lokasi perluasan kesempatan kerja.

Bidang Sosial

⦁ Pembaharuan dan Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui kegiatan musyawarah kelurahan yang intensif dilaksanakan secara berkala.
⦁ Penyederhanaan 63 unit note book untuk penunjang kegiatan dan bantuan pengembangan penguatan kelembagaan karang taruna.

⦁ Penyelarasan sistem informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dengan data KDS.

Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya.

⦁ Peningkatan sosialisasi cabang olahraga rekreasi dan tradisional.
⦁ Mendorong wilayah Margonda sebagai icon Kota Depok melalui promosi dan penyelenggaraan event olahraga.
⦁ Support anggaran untuk pelaksanaan event olahraga dari IOSKI (Ikatan Olahraga senam Kreasi Indonesia) Kota Depok.
⦁ Pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepemudaan, promosi budaya dan event olahraga.
⦁ Peningkatan, pengembangan cabang olahraga prestasi tradisional untuk mencetak atlit yang profesional.
⦁ Kajian dan studi kelayakan cagar budaya sebagai tujuan destinasi obyek wisata.
⦁ Peningkatan pengembangan pelestarian dan promosi seni budaya termasuk pelestarian cagar budaya.
⦁ Konsolidasi dan informasi kegiatan KONI diseluruh kecamatan se-Kota Depok.
⦁ Peningkatan pembinaan kepemudaan melalui pelatihan-pelatihan untuk mencetak para pemuda yang kreatif dan mandiri.

Bidang Kesra

⦁ Pelaksanaan kegiatan MTQ dilakukan ditingkat kecamatan.
⦁ Optimalisasi kegiatan keagamaan dilakukan secara merata untuk semua unsur agama.
⦁ Pengkajian kartu pembimbing rohani.

⦁ Bidang Perlindungan anak, Keluarga dan Masyarakat
⦁ Peningkatan sosialisasi Forum Anak dan Musrenbang Anak pada seluruh sekolah di Kota Depok.
⦁ Pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok sebagai narasumber pada kegiatan Forum Anak dan Musrenbang Anak.
⦁ Rekruitmen tenaga psikologi berdasarkan pola seleksi dan dibuka secara umum.
⦁ Peningkatan sosialisasi layanan konseling psikologi anak.
⦁ Pengkajian program dan kegiatan trauma healing korban kekerasan perempuan dan anak.
⦁ Peningkatan pengawasan tenaga penggerak desa/penyuluh KB.
⦁ Peningkatan sosialisasi Forum Genre (Generasi Berencana)
⦁ Peningkatan perlindungan (Advokasi) kekerasan perempuan, anak dan perempuan korban perceraian.
⦁ Peningkatan kegiatan edukasi nilai nilai kebangsaan dan kedaerahan pada anak.

Bapak/Ibu/Saudara serta hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana apa yang menjadi amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok, adalah Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hal ini sudah disebutkan sebagaimana pada beberapa Pasal yaitu, Pasal 78, Pasal 153, Pasal 178 dan Pasal 348.

Dapat kami sampaikan bahwa Pokok-Pikiran DPRD melalui penyampaian Komisi D sudah melalui pembahasan secara cermat dan melalui pendekatan kajian terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam ruang lingkup tugas perangkat daerah, dimana Komisi D DPRD Kota Depok memandang bahwasanya masih banyak terjadi persoalan diakar rumput. Permasalahan yang sekarang terjadi masyarakat seringkali dijadikan sebagai obyek pembangunan bukan sebagai mitra pembangunan. Akibatnya, tidak sedikit program dari setiap Satker yang kemudian tidak diketahui oleh masyarakat, padahal dalam proses tahapan pekerjaan harus melalui serangkaian sosialisasi. Sosialisasi ini penting sehingga tidak terjadi penolakan dan perlawanan dari rakyat.

Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan sesuai penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses. Sampai saat ini kami Komisi D DPRD Kota Depok sudah mendapatkan benang merah berkaitan dengan rencana kerja perangkat daerah dengan apa yang sesungguhnya menjadi aspirasi masyarakat melalui masa sidang reses yang kemudian sudah kami kelompokkan menjadi beberapa prioritas dan untuk kemudian kami sampaikan kepada perangkat daerah sebagai mitra kerja kami, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta kepada Bagian Kesra Setda Kota Depok, untuk selalu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Demikian Pokok-Pokok Pikiran Komisi D DPRD Kota Depok atas RKPD Perubahan Tahun 2022 ini kami sampaikan melalui Rapat Paripurna hari ini. Dengan harapan akan lebih meningkatkan kinerja bersama dengan tetap mengacu kepada mekanisme yang berlaku. Sebetulnya pula, apa yang dimaksud dengan Pokok-pokok Pikiran Komisi D DPRD Kota Depok merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan, bahwa pertama, Tugas DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional dan kedua, DPRD sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Depok turut berperan dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Perubahan Tahun 2022 melalui Pokok-Pokok Pikiran Komisi D DPRD Kota Depok. Akan tetapi satu hal yang perlu kami kritisi bersama yakni menyangkut hubungan kerja antara pihak eksekutif (Pemerintah Kota Depok) dan Legislatif (DPRD) tidak jarang ada terjadi friksi dan gesekan yang berujung kepada ketidak harmonisan hubungan antara kedua lembaga ini, sehingga berdampak kurang baik dalam proses hubungan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga ini membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (Sinergi) bukan sebaliknya merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan- peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa ”DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Ini artinya bahwa “leading sector” pembentukan Perda seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut. Inilah sekedar kritik konstruktif yang harus dipahami bahwasanya kita punya tanggungjawab yang sama besar dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Sebagai salah-satu dokumen induk penyusunan RKPD Perubahan tahun 2022 kami berharap agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Komisi D Kota Depok atas RKPD Perubahan Tahun 2022 di atas mampu dijabarkan oleh pihak eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan Kota Depok dan terhadap apa yang menjadi urusan pemerintahan yang lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak menjadi prioritas dalam Pokok-pokok Pikiran Komisi D DPRD Kota Depok perubahan tahun 2022 ini tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Wassalamu’ailakum Wr. Wb

Depok, 15 Juni 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
KOMISI D
Ketua,

SUPRIATNI, S.Ag,. MM