Permendikbud 30, Atasi Kekerasan Seksual?

oleh

Oleh: Sari Putri Kesuma, Alumni Gunadarma

Munculnya pengungkapan seorang mahasiswi UNRI (Universitas Riau) yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi ramai dibicarakan belakangan ini. Hal ini membuat para korban pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi berani menyuarakan pengalaman serupa. Pasalnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sudah sering terjadi dan tidak pernah ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Sering kali pelaku berhasil terlepas dari jeratan hukum, sedangkan korban hanya bisa menahan trauma karena tidak ada keadilan hukum.

Universitas yang seharusnya menjadi tempat aman bagi penuntut ilmu dan menghasilkan generasi perubahan justru malah menjadi tempat yang mengerikan dan merusak masa depan generasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pun menerbitkan aturan soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 bakal menjadi landasan hukum bagi petinggi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, Permendikbud 30, atasi kekerasan seksual?

Yang pasti, aturan tersebut menjadi sebuah kontroversi karena terdapat frasa yang multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru untuk ke depannya. Salah satu lembaga yang kontra terhadap pasal tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ijtima Ulama MUI dalam musyawarah komisi fatwa se-Indonesia menegaskan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dalam peraturan menteri tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan UU no. 12 Tahun 2011 dan bertentangan juga dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan peraturan lainnya yang mengatur norma masyarakat serta bertentangan dengan syariat. MUI meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Mendikbudristek No.30 Tahun 2021.

Sejauh ini sebenarnya pemerintah sudah banyak membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual. Namun tidak dapat melindungi dan menyelesaikan permasalahan, ujung-unjungnya perempuan lagi yang menjadi korban. Bahkan RUU PKS yang sempat digarap pun tidak berakhir terang karena juga menuai kontroversi dan mamiliki banya kekurangan yang dapat menimbulkan permasalahan baru.

Jika kita berpikir secara jernih, kasus pelecehan seksual yang sering terjadi ini sebenarnya dapat dihindari jika masih ada kontrol sosial di masyarakat. Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengabaian norma-norma yang berlaku di masyarakat. Asas persetujuan kedua belah pihak, suka sama suka atau consent pada peraturan tersebut juga lahir dari sistem sekularisme.

Kebebasan dalam berperilaku, menormalisasi ketidaknormalan seperti membiarkan pacaran, menonton konten porno yang mana pelaku mulai terbiasa dan akhirnya tidak puas jika hanya menonton sehingga melampiaskannya dengan aksi nyata. Ditambah tidak adanya benteng keimanan yang bahkan mulai dimoderasi pada kurikulum pendidikan. Sehingga lahirlah generasi yang memiliki mindset sekularisme.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki niat baik dalam menangani kasus ini, namun lagi-lagi tidak ada peraturan manusia yang sempurna selain peraturan yang berasal dari Sang Pencipta yaitu peraturan Islam. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah hanya menambal permasalahan sementara namun Islam memiliki seperangkat solusi yang mengakar dan komprehensif, tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi juga terhadap bangunan masyarakatnya. []