Jakarta, Majalahjakarta.com – Ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan jajaran kabinet untuk mencari rumusan terbaik dalam menyelesaikan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung kepada Tiongkok, publik kembali mengernyit. Sebab, di balik kalimat yang terdengar diplomatis itu, tersimpan satu pertanyaan sederhana tapi berat: siapa yang akan membayar beban “terbaik” itu nanti?
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Rabu, 29 Oktober 2025, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menghitung ulang secara detail struktur utang proyek tersebut. (Tempo.co, 30/10/2025). Perintah itu tampak seperti upaya penyelamatan finansial yang rasional. Namun, bagi sebagian kalangan, ini justru menandai babak baru dari kisah panjang proyek yang sejak awal lebih cepat menghabiskan biaya daripada menghasilkan untung.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, atau Whoosh, lahir dari mimpi besar: menghubungkan dua kota utama dengan kecepatan modern dan semangat kemandirian ekonomi. Tapi seiring berjalannya waktu, proyek ini menjelma menjadi labirin pembiayaan yang sulit ditembus. Biaya awal sebesar Rp 86,7 triliun membengkak menjadi lebih dari Rp 114 triliun. (Katadata.co.id, 29/10/2025). Selisih puluhan triliun itu kini membentuk bayangan panjang atas janji “tanpa beban APBN”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan, total pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek ini mencapai sekitar USD 4,6 miliar, dengan bunga rata-rata 3,4 persen per tahun dan masa tenor 40 tahun. Meski diklaim tak menggunakan dana APBN, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024) menyebut adanya potensi risiko fiskal jika pendapatan operasi tidak mampu menutupi biaya pinjaman. Artinya, utang itu bisa saja kembali menghantam pos keuangan negara secara tidak langsung.
Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah tengah menghitung berbagai opsi, termasuk restrukturisasi pinjaman dan perpanjangan masa pembayaran. (Harian Jogja, 31/10/2025). Strategi ini seolah memberi waktu bernapas bagi keuangan proyek. Namun publik tahu, memperpanjang utang bukan berarti menyelesaikannya hanya menunda letusan berikutnya. Dalam istilah fiskal, “restrukturisasi” sering kali hanyalah eufemisme untuk “menyapu debu ke bawah karpet”.
Sejak awal, proyek Whoosh digadang sebagai kerja sama bisnis murni antara Indonesia dan Tiongkok melalui konsorsium KCIC. Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini tidak melibatkan jaminan APBN, melainkan skema business to business. (Kompas.com, 30/10/2025). Namun ketika pemerintah kini kembali turun tangan menghitung beban dan mencari solusi, klaim “murni bisnis” itu mulai terdengar seperti humor birokrasi: manis di awal, pahit di akhir.
Bagi publik, paradoks itu semakin nyata. Ketika proyek disebut ikon kemajuan, mengapa justru negara harus ikut menanggung kekeliruan hitungan bisnisnya? Mengapa “proyek cepat” justru berujung pada pertemuan yang berulang di ruang rapat Istana? Dalam konteks inilah, sinisme tumbuh: kecepatan kereta ternyata tak sebanding dengan kecepatan akuntabilitas.
Lebih ironis lagi, setiap kali beban utang dibicarakan, narasi resmi pemerintah selalu menenangkan dengan kata-kata “tidak akan membebani rakyat”. (Periskop.id, 31/10/2025). Tapi sejarah proyek BUMN besar mengajarkan hal lain: ketika tekanan finansial meningkat, solusinya hampir selalu bersandar pada kas negara atau pajak publik. Akhirnya, rakyat tetap ikut membayar hanya saja tidak disebut demikian.
Rakyat sebenarnya tidak menolak pembangunan. Mereka hanya ingin kepastian bahwa pembangunan tidak berubah menjadi beban permanen. Jika proyek sebesar Whoosh masih membutuhkan perintah presiden untuk sekadar “menghitung ulang”, maka yang harus dihitung bukan hanya utangnya, tetapi juga kesalahan perencanaannya.
Pertanyaan paling jujur hari ini bukanlah “berapa besar utang Whoosh”, melainkan “berapa besar keberanian pemerintah mengakui kesalahannya sendiri”. Dan sebelum jawaban itu muncul, setiap kilometer rel yang membentang dari Halim ke Tegalluar tetap menjadi simbol dari kecepatan yang dibayar dengan utang yang belum selesai dihitung.
(Bersambung ke bagian II – Bagian II – Dari Rel Cepat ke Lubang Fiskal)
Dwi Taufan Hidayat
