Jakarta, Majalahjakarta.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pendataan aset lahan milik negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam visi-misi Presiden yang masuk dalam kategori Quick Win pembangunan ekonomi rakyat.
“Ini bukan proyek biasa. Kopdeskel Merah Putih adalah bagian dari strategi besar memperkuat ekonomi lokal berbasis kemandirian desa,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih secara virtual dari kantor pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).
Tito meminta seluruh kepala daerah – gubernur, bupati, dan wali kota – menempatkan agenda pendataan lahan sebagai prioritas daerah. Ia menekankan agar perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turun langsung memastikan inventarisasi aset dilakukan dengan transparan dan akurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gubernur, bupati, dan wali kota tolong arahkan kepala desa agar aktif mendata lahan pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Ini kerja kolektif, bukan administratif semata,” kata Tito.
Untuk memastikan pembangunan Kopdeskel berjalan tepat sasaran, Kemendagri menetapkan empat kriteria lahan: status hukum yang jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta kondisi tanah siap bangun dan aman dari risiko bencana.
Tito menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pendataan Lahan Kopdeskel Merah Putih yang dibagi dalam empat tim dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Satgas ini bekerja paralel dengan instansi terkait, termasuk dukungan logistik dan koordinasi dari TNI.
“Kita akan evaluasi mingguan. Kita bacakan mana daerah yang progresif, mana yang belum bergerak,” tegasnya.
Mantan Kapolri itu optimistis, kolaborasi lintas lembaga – dari pusat hingga desa – akan mempercepat ketersediaan lahan untuk program Kopdeskel Merah Putih. Menurutnya, program ini bukan sekadar membangun gedung koperasi, tetapi membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, dari desa untuk Indonesia.
“Mohon dengan segala hormat, kita bergerak bersama. Tak ada perubahan besar tanpa langkah kecil yang konsisten,” tuturnya menutup rapat.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Kemenko Pangan Kasan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota. Sejumlah kepala daerah, camat, dan perangkat desa juga turut bergabung secara virtual. (Rudolf/Puspen Mendagri)
