Medan, Majalahjakarta.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, SE., M.I.Kom, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut untuk segera mengambil langkah cepat menanggulangi jalan provinsi yang putus total akibat longsor di Dusun Buru Ganjang, Nagori Porkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.
Menurut Mangapul, akses utama yang menghubungkan Kecamatan Raya dan Kecamatan Raya Kahean kini lumpuh total, menyebabkan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian terhenti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jalan provinsi yang menjadi nadi transportasi warga kini tidak dapat dilalui. Bahkan sudah ada pengendara sepeda motor yang terperosok ke dasar longsoran karena tidak ada pembatas jalan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/10/2025), melalui sambungan telepon dari Simalungun.
Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu menegaskan, kondisi tanah yang terus bergerak di sekitar lokasi sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi di tengah intensitas hujan tinggi beberapa pekan terakhir.
“Jika tidak segera ditangani, longsoran bisa meluas dan menelan korban jiwa lebih banyak. Dinas PUPR harus gerak cepat, jangan tunggu ada korban berikutnya,” tegasnya.
Mangapul yang juga Anggota Komisi D DPRD Sumut-membidangi infrastruktur dan pembangunan-meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk memerintahkan dinas terkait turun langsung ke lapangan guna melakukan penanganan darurat dan pemulihan akses transportasi masyarakat.
Ia menambahkan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa badan jalan yang longsor hanya menyisakan sedikit bagian yang masih bisa dilewati, sementara di bawahnya terdapat jurang dalam yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
Mangapul juga mengimbau Pemkab Simalungun, aparat kecamatan, dan pemerintahan desa agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Sumut untuk memasang rambu peringatan, menutup jalur berisiko, serta menyiapkan pengalihan arus sementara guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang lebih besar.
“Langkah cepat dan koordinasi lintas instansi mutlak diperlukan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (S. Hadi Purba)
