Jakarta, Majalahjakarta.com – Dalam sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung pada Sabtu, 18 Oktober 2025, Prabowo Subianto menyampaikan teguran keras kepada jajaran menteri. Ia menegaskan bahwa memberi tiga kali peringatan tidak cukup bila tidak diindahkan, dan bahwa pergantian menteri (reshuffle) akan dilakukan demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.
Dalam acara pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar hadir sebagai tamu kehormatan, tetapi tampil sebagai pemimpin yang menuntut akuntabilitas. Menurut laporan DetikNews (18 Oktober 2025), Presiden mengingatkan bahwa tanggung jawab para menteri tidak boleh berhenti pada janji atau slogan, melainkan harus dibuktikan lewat kerja yang jujur, cepat, dan nyata. Pesan ini menyiratkan bahwa kepemimpinan nasional sedang menuntut disiplin baru: kerja yang berorientasi hasil, bukan pencitraan.
Pernyataan yang paling mencuri perhatian publik adalah ketika ia menegaskan, “Satu kali peringatan masih nakal, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia.” Ucapan yang dikutip dari CNBC Indonesia (18 Oktober 2025) ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah prinsip kepemimpinan: keadilan tidak boleh dilemahkan oleh belas kasihan yang salah tempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Presiden hendak membangun budaya baru di dalam pemerintahan—budaya di mana loyalitas kepada rakyat harus lebih tinggi daripada loyalitas kepada jabatan. Ketegasan seperti ini menegaskan semangat meritokrasi yang selama ini kerap hilang di tengah kabut politik transaksional. (Sumber: CNBC Indonesia, 18 Oktober 2025)
Namun di balik ketegasan itu, muncul pula pertanyaan kritis: sejauh mana sistem evaluasi kinerja di kabinet telah dirancang secara objektif dan transparan? Teguran Presiden menunjukkan adanya peringatan berulang, tetapi publik belum mengetahui secara jelas mekanisme penilaiannya. Apakah menggunakan indikator ekonomi, sosial, atau pelayanan publik? Tanpa kejelasan ini, reshuffle berisiko dipersepsi sebagai langkah politis, bukan administratif. (Sumber: CNBC Indonesia, 18 Oktober 2025)
Di sisi lain, pemilihan forum akademik sebagai tempat penyampaian pesan ini memiliki simbolisme mendalam. Generasi muda para mahasiswa UKRI dijadikan saksi bahwa kepemimpinan sejati adalah soal keberanian mengambil keputusan sulit demi kepentingan bersama. Menurut DetikNews (18 Oktober 2025), Presiden memanfaatkan momen wisuda dan pengukuhan mahasiswa baru untuk menanamkan pesan etika kerja dan tanggung jawab sosial. Ini bukan sekadar pidato politik, tapi pelajaran moral bagi calon pemimpin masa depan.
Sisi apresiatif dari momentum ini juga perlu dicatat. UKRI menunjukkan komitmen untuk menjadi lebih dari sekadar institusi pendidikan. Dengan menghadirkan Presiden dan membingkai acara akademik sebagai refleksi kebangsaan, kampus ini menegaskan perannya dalam membangun integritas nasional. Seperti dilaporkan oleh DetikNews (18 Oktober 2025), UKRI menjadikan nilai kebangsaan dan kejujuran sebagai bagian dari sistem akademiknya.
Sementara itu, Waspada.co.id (18 Oktober 2025) menyoroti pernyataan tegas Presiden bahwa tidak boleh ada belas kasihan bagi pejabat yang gagal menjalankan tugas. Kalimat “yang kasihan rakyat Indonesia” menjadi seruan moral yang menegaskan orientasi kepemimpinan beliau: bahwa jabatan bukan hak, melainkan amanah. Ketika pejabat lalai, maka penderitaan rakyatlah yang harus ditanggung oleh negara.
Namun reshuffle sejatinya bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari reformasi yang lebih dalam. Jika akar persoalan justru terletak pada struktur birokrasi yang berlapis dan regulasi yang kaku, maka mengganti figur tanpa menata sistem hanya akan menghasilkan wajah baru dengan masalah lama. Peringatan keras Presiden seharusnya menjadi pemantik pembenahan struktural: efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi dasar setiap kementerian. (Sumber: Waspada.co.id, 18 Oktober 2025)
Kini bola berada di tangan para menteri dan birokrat. Apakah mereka akan menjadikan teguran ini sebagai cambuk untuk berbenah, atau sekadar angin lalu yang menguap di ruang rapat? Pemerintah yang kuat tidak hanya diukur dari siapa yang memimpin, tetapi sejauh mana sistemnya mampu mencegah penyimpangan dan memastikan keadilan birokrasi. (Sumber: CNBC Indonesia, 18 Oktober 2025)
Di tengah momentum ini, pernyataan Presiden juga membuka ruang bagi refleksi publik: apakah kita sebagai warga negara ikut menuntut transparansi, atau hanya menonton dari kejauhan? Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat pasif, dan pemerintahan tidak akan bersih jika kritik berhenti di media sosial. Karena itu, ketegasan Presiden perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengawasi kebijakan publik. (Sumber: CNBC Indonesia, 18 Oktober 2025)
Kehadiran Presiden di UKRI akhirnya menjadi simbol pertemuan antara dunia akademik dan realitas politik. Kampus menjadi tempat menanam nilai integritas, sementara negara menjadi ladang penerapan nilai tersebut. Seperti dicatat oleh DetikNews (18 Oktober 2025), acara wisuda yang biasanya penuh seremoni berubah menjadi panggung moral yang menggugah kesadaran banyak pihak.
Pesan ini seakan mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan tentang popularitas, tetapi tentang keberanian menegakkan prinsip. Dalam politik modern yang sering diwarnai kompromi, sikap tegas seperti ini adalah oase integritas yang jarang muncul. Namun ketegasan juga menuntut konsistensi. Bila reshuffle benar terjadi, publik menunggu bukti bahwa keputusan itu murni karena kinerja, bukan karena kalkulasi politik. (Sumber: Waspada.co.id, 18 Oktober 2025)
Pada akhirnya, peringatan ini adalah panggilan bagi semua pejabat publik untuk kembali ke hakikat tugasnya: mengabdi. Seorang pemimpin yang tegas bukanlah yang mudah marah, melainkan yang berani menjaga kebenaran ketika banyak orang memilih diam. Semoga pesan dari UKRI ini menjadi awal dari babak baru pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada rakyat—sebab kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk bertindak, bukan sekadar berbicara. (Sumber: CNBC Indonesia, 18 Oktober 2025)
Sumber foto: setneg.go.id
Dwi Taufan Hidayat
