Jakarta, Majalahjakarta.com – Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia) mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk segera melakukan reformasi terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Desakan ini disampaikan seiring meningkatnya kebutuhan rumah layak bagi pekerja di sektor pelabuhan dan logistik nasional.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menilai sistem SLIK yang semula dimaksudkan menjaga stabilitas keuangan kini justru menjadi hambatan bagi buruh pelabuhan untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Menurutnya, banyak pekerja yang gagal mengajukan kredit akibat catatan pinjaman mikro di masa lalu, padahal mereka telah puluhan tahun berkontribusi pada rantai pasok ekonomi nasional.
“SLIK OJK yang seharusnya menjaga kepercayaan sistem keuangan kini berubah menjadi penghalang bagi rakyat kecil untuk memiliki rumah. Kami meminta Menteri Keuangan turun tangan agar sistem ini direformasi, supaya akses pembiayaan rumah bagi pekerja tidak lagi dikunci oleh riwayat kredit kecil,” ujar Subhan di Jakarta, Sabtu (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPR PERADABAN: Dari Pekerja untuk Pekerja
Sebagai solusi atas persoalan tersebut, SP TKBM Indonesia bersama KOPPELINDO MANDIRI-badan otonom koperasi yang menaungi perumahan dan kebutuhan pangan pekerja-menggagas Program KPR PERADABAN.
Program ini merupakan skema pembiayaan perumahan berbasis koperasi, solidaritas, dan jaminan sosial tenaga kerja.
KPR PERADABAN didesain dengan prinsip “Dari Pekerja, Untuk Pekerja”, yang mengintegrasikan sumber daya koperasi, lembaga keuangan nasional, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Melalui skema ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh fasilitas pembiayaan rumah dengan jaminan saldo Jaminan Hari Tua (JHT).
“Kami ingin melahirkan sistem baru yang berpihak pada pekerja pelabuhan. Dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dan Himbara, pekerja dapat memiliki rumah tanpa terbebani syarat SLIK yang menjerat,” tambah Subhan.
Dorongan terhadap Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan
SP TKBM Indonesia juga mengusulkan agar Kementerian Keuangan:
1. Menyediakan jaminan kredit (credit guarantee) bagi pekerja dengan kesulitan memenuhi persyaratan SLIK OJK.
2. Mendukung integrasi Program KPR PERADABAN dengan skema MLT BPJS Ketenagakerjaan berjangka panjang dan berbunga rendah.
3. Mendorong sinergi lintas kementerian untuk membentuk Konsorsium Perumahan Pekerja Nasional, melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan KOPPELINDO MANDIRI.
“Kami tidak hanya memperjuangkan rumah, tapi juga martabat. Pekerja pelabuhan adalah urat nadi ekonomi nasional dan mereka berhak atas hunian layak serta pembiayaan yang adil,” tegasnya.
Kolaborasi Multipihak
Dalam implementasinya, KPR PERADABAN akan melibatkan:
Bank-bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) serta bank swasta nasional sebagai mitra pembiayaan utama.
BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas manfaat program MLT.
Kementerian PUPR dalam dukungan subsidi bunga dan pembiayaan perumahan pekerja.
Pelindo dan BUMN logistik untuk membuka akses hunian di kawasan pelabuhan.
Pemerintah daerah dan pengembang nasional melalui kerja sama pembangunan kawasan perumahan berbasis komunitas pekerja.
Skema ini memungkinkan pekerja memiliki rumah dengan uang muka ringan, bunga rendah, dan tenor fleksibel, sementara lembaga keuangan terlindungi oleh jaminan dana negara serta program MLT BPJS Ketenagakerjaan.
Gerakan Peradaban dari Dermaga
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa KPR PERADABAN bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi gerakan moral untuk membangun peradaban pekerja Indonesia.
“Dari dermaga inilah peradaban itu dimulai. Dari tangan-tangan kasar para buruh pelabuhan yang memikul beban bangsa. Kini saatnya negara hadir dengan kebijakan yang berkeadilan,” tutup Subhan.
SP TKBM Indonesia berharap Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait dapat segera menyusun peta jalan reformasi pembiayaan perumahan pekerja nasional, menjadikan KPR PERADABAN sebagai pilot project menuju kemandirian perumahan pekerja di seluruh sektor industri Indonesia. (Red)
