Jakarta, Majalahjakarta.com – Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara memproduksi bahan makanan, tetapi juga oleh keberanian dunia usaha mengambil peran dalam menjaga rantai distribusi dan stabilitas pasok. Dalam konteks ini, Radian Azhar menegaskan pentingnya konsolidasi pengusaha nasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Radian menilai, ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui kebijakan top-down pemerintah, tetapi memerlukan kesadaran kolektif dunia usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, posisi strategis Jakarta sebagai pusat konsumsi dan mobilitas ekonomi nasional menuntut sistem pangan yang lebih tangguh, efisien, dan adil. Ketimpangan akses pangan di ibu kota kerap menjadi cermin lemahnya integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan kebijakan daerah.
“Kami ingin melahirkan gagasan nyata, inovasi, serta peta jalan kolaboratif yang bisa diimplementasikan. Tujuan akhirnya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Radian.
FGD ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas lembaga, antara lain Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, SE, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta yang diwakili Widiya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, SE, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Viktor Aritonang, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya yang diwakili Affan, Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta Analia Trisna, MM, serta Ketua Umum MW KAHMI Jaya M. Ichwan Ridwan, SE.
Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut menghadirkan Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si, Raditya Endra Budiman, Rhesa Yogaswara, S.Si., MM., CIFP, serta pelaku usaha dari berbagai sektor yang membedah tantangan ketahanan pangan urban, mulai dari logistik, inflasi harga, hingga perubahan iklim.
Kehadiran para narasumber memperlihatkan bahwa isu ketahanan pangan bukan semata urusan pertanian, tetapi juga ekosistem bisnis yang mencakup teknologi, kebijakan, dan tata kelola pasar. Di sinilah HIPKA dan KAHMI Jaya mencoba membangun jembatan dialog antara sektor publik dan swasta yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
Radian menambahkan, salah satu persoalan mendasar ketahanan pangan nasional adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya inovasi distribusi. Padahal, dalam konteks Jakarta yang padat konsumsi dan tinggi daya beli, ketahanan pangan berarti juga ketahanan sosial.
“Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tutupnya.
FGD ini menjadi refleksi kritis atas tantangan lama: bagaimana kebijakan pangan nasional sering berhenti di tataran wacana tanpa peta jalan konkret di lapangan. Melalui inisiatif seperti ini, HIPKA dan KAHMI Jaya berupaya mengembalikan peran pengusaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa ketahanan pangan tidak lagi menjadi slogan, melainkan komitmen bersama menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.(Red)
