Jakarta, Majalahjakarta.com – Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu singkat untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Meski demikian, publik mulai menyoroti arah pelaksanaan agenda strategis pemerintahan yang terangkum dalam visi Asta Cita.
Keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan agenda strategis tersebut, menurut sejumlah pengamat, sangat bergantung pada ketepatan pemerintah dalam merespons isu dan tuntutan publik secara adaptif dan terukur. Pemerintah perlu menetapkan sektor-sektor kunci yang berperan sebagai saluran resolusi kebijakan yang efektif dan dapat dipercaya.
Salah satu institusi strategis yang dinilai memiliki peran penting adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di tengah kompleksitas dinamika sosial dan ekonomi nasional, Polri diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial demi keberlanjutan program nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana Polri mampu menjadi sektor kunci yang menentukan keberhasilan pemerintahan Prabowo? Jawabannya, menurut pengamat kebijakan publik, terletak pada sinergi Polri dalam mendukung pelaksanaan agenda strategis ketahanan pangan, salah satu pilar utama Asta Cita.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh konkret dari implementasi kebijakan yang memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, transparan, dan bebas penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan program MBG bukan semata ditentukan oleh kementerian teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan Polri sebagai instrumen pengawal kebijakan publik yang kredibel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Untuk itu, pentingnya pelibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari sistem pengawasan terpadu. Keterlibatan Polri dinilai strategis guna memastikan rantai pasok, distribusi, dan pelaksanaan program MBG berjalan aman, tertib, serta bebas dari potensi penyimpangan atau ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN: POLRI SEKTOR STRATEGIS
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejatinya mewarisi tantangan besar berupa krisis kepercayaan publik yang muncul sejak rezim pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini bukan semata menjadi hambatan, tetapi juga peluang bagi pemerintahan baru untuk membuktikan kapasitasnya dalam melakukan pembenahan sistemik.
Bukti konkret krisis kepercayaan publik itu terlihat dari munculnya tagar #ResetIndonesia dan 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencerminkan keresahan terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan dinamika tersebut, para analis menilai ada dua persoalan utama yang harus segera diatasi pemerintah.
Pertama, pembenahan tata kelola dan kebijakan publik secara sistemik, agar kebijakan negara tidak hanya menguntungkan segelintir elite dan kelompok tertentu. Kedua, masalah integritas dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo dituntut mampu mengentaskan persoalan tersebut, karena langsung berpengaruh terhadap keberhasilan agenda strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahannya. Dalam konteks ini, pemerintah tengah mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
Namun, program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat itu kini menghadapi tekanan publik setelah muncul laporan 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi, serta dugaan korupsi anggaran MBG yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua persoalan ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa sistem pengawasan dan pelaksanaan program pemerintah masih memiliki banyak celah.
Desakan publik agar program MBG dievaluasi bahkan dihentikan sementara menjadi pukulan awal bagi rezim pemerintahan Prabowo dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan agenda strategis nasionalnya. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap integritas, akuntabilitas, dan keamanan setiap program prioritasnya.
Pelibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan program strategis nasional dinilai penting sebagai langkah memperkuat stabilitas dan menjaga akuntabilitas publik. Polri diharapkan tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam memastikan keadilan, integritas, dan transparansi di lapangan.
Keterlibatan aktif Polri diharapkan mampu mengurai krisis kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya dalam sektor penegakan hukum. Lebih dari sekadar simbol ketertiban, Polri dituntut menjadi penjamin keadilan dan keamanan publik yang dapat memperkokoh fondasi kepercayaan rakyat terhadap negara.
PERAN POLRI DALAM KEAMANAN DAN KEADILAN
Memastikan keadilan dan keamanan dalam pelaksanaan program strategis nasional merupakan tujuan utama keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah melalui dua pendekatan utama.
Pertama, melalui penerapan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi penyimpangan, penyelewengan, maupun ancaman keamanan sejak dini. Peran ini dimungkinkan karena Polri memiliki instrumen kelembagaan yang lengkap, seperti Satuan Intelkam, Korps Tipikor, dan Bareskrim Polri, yang dapat melakukan deteksi dini dan pengawasan atas pengelolaan dana program strategis nasional. Dengan optimalisasi peran tersebut, pemerintah diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus seperti keracunan massal dan dugaan penyunatan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua, penguatan supremasi hukum. Polri memiliki tanggung jawab menjamin keamanan dan keadilan masyarakat melalui penegakan hukum yang berorientasi humanis, transparan, dan antikorupsi. Pendekatan ini menuntut Polri untuk fokus pada pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan sipil.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemerintah perlu memberikan ruang dan dukungan kepada Polri, termasuk dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR. Selain itu, sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi krusial guna memperkuat efektivitas penindakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan rakyat.
Sementara itu, dalam menjamin kebebasan sipil, Polri diharapkan dapat berperan sebagai pelindung hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendekatan negosiasi dan komunikasi humanis perlu dijadikan protokol utama agar penegakan hukum tidak bersifat represif, melainkan solutif dan edukatif.
Kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG, menurut pengamat kebijakan publik, bukan semata akibat lemahnya standar kebersihan atau pengawasan kualitas bahan makanan. Lebih dari itu, peristiwa tersebut mengindikasikan sempitnya peran keamanan dan keadilan dalam rantai pengawasan program. Ketiadaan sistem pengontrolan yang aman, terukur, dan terintegrasi membuat potensi penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal.
Dengan memperkuat peran Polri dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan akuntabilitas, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan publik serta memastikan setiap program strategis nasional berjalan sesuai prinsip good governance dan kepentingan rakyat.
PRESIDEN PERLU REFORMASI KULTURAL PADA POLRI
Walaupun dalam artikel ini Polri didorong untuk berperan aktif dalam agenda program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun keterlibatan tersebut tetap harus sejalan dengan tuntutan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa Polri telah mengalami reformasi kultural yang substansial agar kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya terhadap pemerintah, dapat meningkat.
Reformasi kultural merupakan bentuk self-correction yang harus dilakukan Polri. Dalam menjaga keamanan dan menegakkan keadilan, Polri perlu bergeser dari paradigma lama sebagai alat keamanan yang bersifat koersif, menuju institusi berorientasi nilai-nilai sipil, yakni sebagai fasilitator pelayanan hukum dan pelayanan publik yang humanis.
Reformasi kultural Polri, dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni akuntabilitas internal dan kolaborasi eksternal.
Pada aspek akuntabilitas internal, Polri harus menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran kode etik sebagai langkah pemulihan citra publik. Penguatan fungsi Propam menjadi kunci, termasuk melalui dukungan anggaran dan independensi kelembagaan untuk menindak tegas pimpinan maupun anggota yang terbukti melanggar integritas.
Sementara itu, pada aspek kolaborasi eksternal, Polri perlu membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk masyarakat sipil, dalam upaya perbaikan kelembagaan secara aktif dan transparan. Pemerintah juga dinilai perlu memfasilitasi terbentuknya Komisi Reformasi Polri Independen, jika memungkinkan, sebagai bagian dari transformasi menuju Polri berbudaya humanis dan berorientasi pelayanan publik.
Keberhasilan rezim Prabowo ke depan dalam menjalankan agenda strategis nasional dapat diukur dari kemampuannya memenuhi dahaga kepercayaan publik. Respons pemerintah terhadap aspirasi rakyat menjadi faktor penentu tingkat kepuasan dan dukungan publik terhadap legitimasi pemerintahan.
Lebih jauh, reformasi Polri tidak hanya penting untuk menjaga keamanan pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah, tetapi juga memiliki peran fundamental dalam memulihkan krisis kepercayaan publik. Dengan Polri yang transparan, akuntabel, dan humanis, maka program-program strategis nasional dapat dijalankan secara efektif sekaligus memperkuat fondasi keadilan sosial di tengah masyarakat.
DR. TASRIF M. SALEH, SH., MH.
PENASIHAT INPOIN CENTER & AKADEMISI UNIVERSITAS JAYABAYA
