M-J. Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom menghadiri kegiatan Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).
Acara ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
Dalam kegiatan ini, Kepala BNN RI didampingi oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama, Agus Irianto, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Heri Maryadi, Deputi Pencegahan BNN RI, Zainul Muttaqien, dan Direktur Kerja Sama, Aria Wibisono.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, membuka gelaran menjelaskan bahwa pembangunan harus diawali dari desa. Oleh karena itu, pihaknya mengajak berbagai pejabat tinggi negara, kementerian/lembaga untuk berkolaborasi, salah satunya BNN.
“Puluhan ton sekarang ganja ditemukan di desa, puluhan ton sabu di desa sekarang Pak. Banyak desa sekarang zona merah, Pak Kepala BNN ini juga menjadi pelajaran buat Kita semua. Maka kolaborasi ini sangat penting Kita lakukan. Istilah (Presiden) Kita ini super team bukan superman,” ujar Mendes PDT.
Guna memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, termasuk dalam aspek pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa-desa. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam kegiatan ini BNN juga melakukan kesepakatan atau penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal demi mewujudkan Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain Kepala BNN RI, acara ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
