M-J, Jakarta _ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan pentingnya sinkronisasi kebijakan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, selama ini dalam dinamika pemerintahan terdapat sejumlah perbedaan di antara visi-misi kepala daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan kurang optimal. Untuk itu, sinkronisasi menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan.
“Tidak mungkin Indonesia Emas dengan berbagai target tadi dicapai tanpa tiga hal: sinkronisasi nyambung dari atas bawah, sinergi bergerak semua, dan akselerasi dipercepat,” ujar Bima mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Senin (10/2/2025).
Adapun, kata dia, sinkronisasi terus didorong melalui sejumlah langkah, salah satunya dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dengan langkah itu, diharapkan visi misi pemerintah daerah (Pemda) dengan pusat dapat berjalan seirama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bima menyampaikan, saat ini pemerintah pusat memiliki program unggulan dalam rangka menyiapkan generasi emas. Program tersebut salah satunya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut diyakini tak hanya mampu mendorong terwujudnya generasi unggul, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi para pihak yang fokus di bidang pangan. Karenanya, ia mengajak daerah untuk mendukung program tersebut.
“Jadi yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah adalah Makan Bergizi Gratis ini harus memberikan trickle-down effect, spillover effect ke bawah. Jadi dikoneksikan antara supplier dengan demand, antara petani, antara UMKM dengan dapur-dapurnya. Itu tugas utama di daerah,” imbuhnya.
Di lain pihak, Bima melihat, program MBG juga akan membuat perputaran perekonomian meningkat. Selain itu, dari sisi kesehatan dampaknya juga akan dirasakan, khususnya dalam upaya menangani persoalan stunting. Untuk itu, Bima mendorong agar program itu dapat direalisaikan bersama-sama, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ikhtiar tersebut tentunya juga membutuhkan sinergisitas dan orkestrasi yang baik dari berbagai lintas sektor.
“Jadi kami merasakan bahwa Makan Bergizi Gratis ini kebijakan yang luar biasa, tetapi catatannya adalah orkestrasi dari pusat dan daerah harus kita kawal bersama-sama,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
